Page 223 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

remedium ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat
menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai
pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.
Untuk mengukur perbuatan apa yang dapat dijadikan perbuatan
pidana, maka hal paling relevan adalah merujuk pada Parameter
Kriminalisasi. Moeljatno telah memberikan beberapa parameter krim -
inalisasi, antara lain. Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi harus
perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu
perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “menghambat
atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya
masyarakat adil dan makmur”, sehingga perbuatan tersebut merupakan
117
“bahaya bagi keselamatan masyarakat.” Kedua, kriminalisasi perlu
didasarkan pada pertimbangan apakah kriminalisasi tersebut adalah
jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan
118
yang dilarang itu. Ketiga, perlu dijawab dalam kriminalsasi tersebut
apakah alat kelengkapan negara dapat menegakan hukum atas perbua-
tan pidana tersebut. 119
Selain itu, Sudarto juga dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum
Pidana”, menegaskan bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbua-
tan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, penggunaan
hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional,
yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
secara materiil spirituil berdasarkan Pancasila. Jadi, penggunaan hukum
pidana dalam hal ini adalah untuk menanggulangi kejahatan dan menga-
dakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan tersebut demi

117 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang
tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.
20 21.
118 Ibid.
119 Ibid.

174 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah