Page 228 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan eko-
nomi dan moneter.
Dalam merumuskan ketentuan pidana setelah diundangkannya UU
KUHP harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-
Undang KUHP yang ditegaskan dalam Pasal 613 ayat (1).
Selanjutnya untuk merumuskan dan menentukan besaran dan
jenis sanksi pidana perlu diperhatikan:

1. Rasa keadilan yang tidak terlepas dari kebijakan penghilangan
kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung
terkait dengan hak asasi manusia yang dilegalisasi. Rasa keadilan
dilakukan dengan menghitung rasionalitas dan proporsionalitas
antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ter-
sebut, yang secara umum meliputi kepentingan:
a. jiwa (leven);

b. badan (lijf);
c. kehormatan (eer)
d. kemerdekaan (vrijheid); dan
e. harta benda (vermogen).
2. Perkembangan hukum dalam masyarakat (baik domestik maupun
internasional), misalnya hak-hak individu yang terus bertambah.
Selain pidana penjara dan pidana denda, ancaman sanksi pidana
bagi daerah juga ada yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula.
Pengembalian pada keadaan semula dapat dikategorikan sebagai bagian
dari pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf f KUHP yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Pemenuhan
kewajiban adat setempat dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 69 KUHP:

1. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat
diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 179