Page 222 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Jawaban:
Berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 614 KUHP Pidana, dinyatakan
bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku istilah kejahatan
dan pelanggaran yang digunakan dalam undang-undang di luar un-
dang-undang ini dan perda diganti menjadi tindak pidana.
Sehingga ketentuan yang terdapat dalam angka 121 lampiran
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan pera-
turan perundang-undangan perlu menyesuaikan dengan ketentuan
huruf a Pasal 614 KUHP Pidana, tidak ada lagi pembedaan antara tindak
pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran pada perda sehingga
seluruhnya dimaknai sebagai tindak pidana.

Selain itu, suatu pelanggaran norma dalam suatu perda dapat
dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas ultimum remedium.
Ultimum remedium sebagai alat terakhir , artinya sanksi pidana dapat
116
digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek
jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu perda diber-
lakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif maupun
sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi.
Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup
panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan
dan memberikan kepastian hukum. Dalam asas ultimum remedium
juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat
diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga
memiliki hak asasi manusia di antaranya hak untuk memperoleh
keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak
asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas
ultimum remedium dalam penegakan hukum. Penerapan ultimum

116 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Jakarta: Liberty, 2009),
Hal.128.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 173