Page 278 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh balegda mewakili DPRD
dan Sekretaris Daerah mewakili gubernur.
3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan oleh balegda kepada Pimpin-
an DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada guber-
nur.
4) Hasil pembahasan Program Legislasi Daerah seba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menja-
di Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna
DPRD.
5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dite-
tapkan dengan keputusan DPRD.
6. Contoh teknik perumusan perubahan huruf:
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
6. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f,
huruf g diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berda-
sarkan:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung
berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang
digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta
frekuensi pemakaian.
b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur
dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 229