Page 274 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

perlu diatur suatu norma yang memuat mengenai alasan hukum/
konsekuensi hukum akibat dari pencabutan tersebut. Dengan demi-
kian, dalam peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat
dimuat lebih dari 2 (dua) pasal.

IV. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pertanyaan 222

Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada perda yang diubah,
apakah perlu dituliskan perda yang diubahnya?
Jawaban:
Sesuai dengan butir 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang-
an, dalam perubahan suatu peraturan perundang-undangan perlu
dimasukan:

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undang-
an; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pemben-
tukan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, apabila peraturan perundang-undangan yang diben-
tuk merupakan peraturan perundang-undangan perubahan maka
peraturan perundang- undangan yang diubah perlu dicantumkan
sebagai dasar hukum.
Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 225