Page 270 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PENYIDIKAN

Pertanyaan 219

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu perda provinsi, atau
perda kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan
penyidikan?
Jawaban:

Setiap ketentuan pidana dalam perda provinsi, atau perda kabupaten/
kota tidak harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan. Pada
dasarnya ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pe-
merintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, perda provinsi
atau perda kabupaten/kota (butir 218 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-undangan).
Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan penyi-
dikan adalah:

1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan pe-
nyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil selain penyidik
umum?
2. apakah penyidikan atas pelanggaraan terhadap ketentuan un-
dang-undang, tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyidik
umum?
Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang
bersifat spesifik atau khusus maka penyidikan cukup dilakukan

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 221