Page 269 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-undangan.
1. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur po-
kok-
pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mende-
legasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam
peraturan perundang- undangan yang didelegasikan dan tidak
boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih
lanjut mengenai … diatur dengan … “
2. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan mate-
ri muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi
akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan,
gunakan kalimat “Ketentuan mengenai … diatur dalam ….”

Pertanyaan 218

Dapatkah suatu perda atau perkada ditetapkan sebagai pelaksanaan
atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Suatu perda atau perkada dapat ditetapkan sebagai pelaksanaan dari
2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan baik yang seting-
kat maupun lebih tinggi. (Perhatikan juga lingkup materi muatan
sebagaimana telah diuraikan pada pertanyaan Nomor 40).

Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan
ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat

220 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah