Page 265 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

kutan, atau dari perda kabupaten/kota kepada perda kabupaten/kota
yang lain dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan. 141
Pendelegasian kewenangan kepada perda lain dilakukan memper-
hatikan:

1. ruang lingkup materi muatan yang didelegasikan merupakan
lingkup materi muatan yang harus diatur dengan perda; dan
2. ruang lingkup materi muatan perda yang didelegasikan memerlu-
kan pengaturan lebih lanjut yang cukup konprehensif yang tidak
tercakup dalam ruang lingkup perda yang disusun.
Contoh:
Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perpakiran di Kabupaten Kendal. Ketentuan lebih
lanjut mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perda.
Keterangan contoh:

Ketentuan mengenai retribusi merupakan kewenangan pemerintah
daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang-
an harus diatur dengan perda. Namun, retribusi merupakan materi
muatan yang memerukan pengaturan lebih lanjut secara lebih kon-
prehensif yang tidak tercakup dalam ruang lingkup materi muatan
perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pertanyaan 213
Apakah perda dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke
peraturan kepala dinas atau pejabat yang setingkat?

Jawaban:

141 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan …, butir 199, Lampiran II.

216 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah