Page 267 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2. dari perda kabupaten/kota kepada perda kabupaten/kota yang
lain dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.
Selain itu perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan perun-
dang-undangan yang setingkat pada butir 199 tersebut hendaknya
hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
yang sama.
Contoh pendelegasian kewenangan perda kepada perda:
Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Perpakiran di Kabupaten Kendal memerintahkan
pengaturan mengenai retribusi parker di tepi jalan umum diatur
dengan perda

Namun, pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut
kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Butir
198 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pertanyaan 215

Bagaimana merumuskan nama perkada yang seluruh materi mu-
atannya merupakan pelaksanaan seluruh pendelegasian dari suatu
perda?

Jawaban:
Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi
muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam 1 (satu) peraturan
pelaksanaan dari perda yang mendelegasikan, dirumuskan dengan

218 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah