Page 263 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-undangan tidak memberikan panduan perumusan
lampiran dalam suatu norma namun lazimnya perumusan lampiran
ditulis tanpa menyebutkan nama bagiannya. Akan tetapi untuk keje-
lasan makna dan mempermudah pemahaman, sesuai dengan asas
kejelasan rumusan, pada rumusan norma dalam batang tubuh dapat
disebutkan secara spesifik bagian yang diacu dari lampiran tersebut.
Contoh:
Pasal 9

Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan
Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Keterangan contoh:
Untuk memperjelas rumusan, norma dalam ketentuan Pasal 9 ayat
(2) mencantumkan pengacuan spesifik pengacuan ke bagian huruf
F dalam Lampiran I perda.

B. HAL-HAL KHUSUS

I. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pertanyaan 211

Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian
kewenangan mengatur?

Jawaban:
Berdasarkan butir 200 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

214 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah