Page 260 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Penjelasan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
norma dalam batang tubuh pada peraturan pelaksanaannya.
Contoh:
Penjelasan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Penjelasan Pasal 13 ayat (2);
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak melalui sistem
Self Assessment yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor-
kan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, berbunyi:

Pasal 11
3) Pajak dipungut dengan system self assessment yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan me-
laporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada BPPD-
RD.
4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan,
dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
Penjelasan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5):

Pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
ditetapkan dengan tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Dalam rangka
pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPTPD kepada

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 211