Page 266 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu perda tidak boleh
didelegasikan kepada kepala dinas atau pejabat yang setingkat ka-
rena bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membentuk
peraturan perundang- undangan.
Fungsi pengaturan pada dasarnya melekat pada setiap pejabat
pemerintahan. Kepala dinas atau pejabat setingkat merupakan perang-
kat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di daerah. Namun lingkup pengaturan yang
menjadi kewenangannya bukanlah dalam bentuk peraturan perun-
142
dang-undangan . Sehingga harus dihindari adanya kewenangan
pendelegasian lebih lanjut pengaturan langsung dari suatu perda
kepada kepala dinas atau perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 214

Apakah perda dapat mendelegasikan kepada perda yang setingkat?
Jawaban:

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada per-
aturan perundang-undangan yang setingkat terbatas pada: 143
1. dari perda provinsi kepada perda provinsi yang lain dalam
provinsi yang bersangkutan; atau

142 Ibid, Pasal 8 ayat (1) mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum
dalam hierarki peraturan perundang-undangan mencakup mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota,
bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan kepala dinas atau peraturan perangkat
daerah lainnya tidak termasuk dalam lingkup didalamnya.
143 Ibid.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 217