Page 5 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Untuk mempermudah dalam proses pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Direktorat Jenderal Pera-
turan Perundang-undangan dengan didukung oleh Japan Internatio-
nal Cooperation Agency (JICA) pada bulan Juli 2022 telah menyusun
Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah yang dalam penyusunannya merujuk
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Buku Tanya Jawab tersebut disusun dengan menggunakan
format tanya jawab dengan mendasarkan pada berbagai pertanyaan
yang sering mengemuka dalam praktik pembentukan peraturan
perundang-undangan di tingkat daerah.
Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka
Buku Tanya Jawab ini perlu menyesuaikan materi terkait ketentuan
pidana yang berlaku bagi Peraturan Daerah, seperti: tidak diguna-
kan lagi istilah pelanggaran dan kejahatan namun diganti dengan
istilah tindak pidana, perumusan dan penentuan besaran dan jenis
sanksi pidana pada Peraturan Daerah, rumusan pidana kurungan
dalam peraturan daerah ketika diubah menjadi rumusan pidana
denda sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, dan hal-hal terkait lainnya. Penyesuaian materi

iv