Page 6 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

ketentuan pidana dalam Buku Tanya Jawab sangat penting pada
masa transisi menuju keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal
2 Januari 2026. Oleh karenanya di dalam Buku Tanya Jawab ini
selain memuat hal-hal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana juga memberikan contoh bagaimana merumuskan keten-
tuan pidana pada Peraturan Daerah di masa transisi keberlakuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah berlakunya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Diharapkan revisi Buku Tanya
Jawab ini dapat menjadi rujukan dan pedoman dalam merumuskan
ketentuan pidana pada Peraturan Daerah bagi pembentuk peraturan
perundang-undangan di tingkat daerah.
Dalam kesempatan ini, Saya mengucapkan selamat kepada
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran,
Japan International Cooperation Agency (JICA) atas kerjasama
dan dukungannya dalam penyusunan revisi Buku Tanya Jawab ini,
serta seluruh anggota tim penyusunan revisi "Buku Tanya Jawab
Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah” atas kerja keras yang telah dilakukan selama penyusunan
revisi Buku Tanya Jawab ini. Ucapan terima kasih juga dihaturkan
sebesar-besarnya kepada para narasumber atas kontribusi pemikiran
yang sangat penting dan berharga dalam memperkaya dan memper-
dalam aspek keilmuan dalam perumusan substansi Buku Tanya
Jawab ini. Akhirnya, kepada khalayak pembaca, saya mengucapkan
selamat membaca "Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cetakan Kedua
", semoga Buku Tanya Jawab ini memberikan kontribusi yang nyata
bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan
berkualitas di tingkat daerah serta memberikan manfaat yang luas

v