Page 8 - buletin lp yk
P. 8
Tegaskan Kembali
Komitmen, Kalapas
Yogyakarta Teken
Perjanjian Kinerja 2021
YOGYAKARTA –Kepala Lembaga Pemasyarakatan
(Kalapas) Yogyakarta, Arimin., Bc.IP., S.Pd.,
menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 di Kantor Wilayah (Kanwil)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
D.I. Yogyakarta pada Rabu
“Acara ini adalah momentum bagi seluruh pegawai
untuk siap berkomitmen menyongsong tahun 2021”,
ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
D.I Yogyakarta, Budi Sarwono dalam sambutannya
menyampaikan bahwa janji kinerja merupakan
komitmen bersama bagi jajaran Kementerian
Hukum dan HAM dalam menghadapi tantangan.
“Saya minta janji kinerja ini bukan sekedar Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang
diucapkan, melainkan harus diimplementasikan bertujuan menegaskan kembali komitmen jajaran
dalam berkinerja, ” ujar Budi Sarwono. Kanwil Kemenkumham DIY.
Kakanwil juga mengapresiasi rangakaian kegiatan Kepala Kantor Wilayah, Budi Sarwono yang
hari ini diantaranya perjanjian kerjasama antara bertindak sebagai pembina upacara
Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Margaria Group penandatanganan menyampaikan bahwa kinerja
serta antara Rupbasan Kelas I Yogyakarta dan yang profesional, akuntabel, transparan dapat
Kejari Sleman serta Kejari Yogyakarta. Diharapkan terwujud apabila jajarannya telah meneguhkan
dengan kolaborasi ini dapat mendukung komtmen berintegritas terlebih dahulu.
peningkatan kinerja instansi terkait.
“Makna dari penandatanganan ini sebagai wujud
Turut hadir dalam acara ini jajaran pimpinan tinggi komitmen nyata antara penerima dan pemberi
pratama Kantor Wilayah Kemenkumham D.I amanah untuk meningkatkan integritas,
Yogyakarta serta jajaran Forum Koordinasi akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
Pimpinan Daerah (forkopimda) Kota Yogyakarta, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
dan Ombudsman Perwakilan Yogyakarta. [] evaluasi kinerja aparatur”, jelasnya di Aula Kanwil
Kemenkumham D. I. Yogyakarta tersebut.
Perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar
pemberian penghargaan atau sanksi. Perjanjian
kinerja juga sebagau dasar bagi pemberi amanah
6

