Page 7 - KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIGITAL NATIVE
P. 7
A. Pengantar Materi
religius bahwa warga negara perlu
Kita telah mempelajari bahwa
menjalankan dharma agama dan dharma
manusia pada hakikatnya di samping
negara secara seimbang dan suci yang
sebagai makhluk individu adalah juga
dengannya setiap warga negara akan
sebagai makhluk sosial dan religius.
mendapatkan hak-haknya dalam
Manusia Indonesia juga mengakui
menjalankan hakikat hidup sebagai
eksistensi kemanusiaan ini. Sebagai
makhluk individu, makhluk bermasyarakat,
makhluk individu dan sosial manusia
berbangsa, dan bernegara.
memiliki kecenderungan untuk hidup
berkelompok atau bermasyarakat tanpa
B. Warga Negara Indonesia Generasi
mengabaikan keberadaan sifat-sifat Digital Native
individualitasnya. Salah satu bentuk hidup Warga negara Indonesia menurut
bermasyarakat itu adalah hidup berbangsa pasal 26 ayat 1 UUD 1945 adalah orang-
dan bernegara. orang bangsa Indonesia asli dan orang-
Ketika manusia berupaya memenuhi orang bangsa lain yang disahkan dengan
kepentingan hidup bermasyarakat dalam undang-undang sebagai warga negara.
kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini Orang-orang bangsa lain yang dimaksud
harus dijamin keseimbangan kepentingan adalah seperti keturunan Belanda,
individu dan kepentingan sosial dalam keturunan Arab, keturunan India, keturunan
kehidupan berbangsa dan bernegara Tionghoa, dan keturunan lainnya yang
tersebut. Karena itu harus ada hubungan bertempat tinggal di Indonesia, mengakui
timbal balik antara kepentingan kehidupan Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap
bangsa dan negara dan kepentingan setia kepada Negara Kesatuan Republik
individu yang diatur dalam mekanisme Indoensia berdasar Pancasila dan UUD
hubungan antara warga negara dan negara 1945, dan disahkan oleh undang-undang
melalui jaminan atas idealisme pengakuan sebagai warga negara (Sumarsono, 2005).
dan pelaksanaan hak dan kewajiban warga Undang-undang yang mengatur hal ini
negara terhadap negara. Pentingnya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun
jaminan atas pengakuan dan pelaksanaan 2006. Menurut pasal 1 Undang-Undang
hak dan kewajiban ini tentu tidaklah No. 12 Tahun 2006 tentang
semata-mata bersifat sosiologis melainkan Kewarganegaraan, bahwa warga negara
juga bersifat religius melalui adalah warga suatu negara yang ditetapkan
pengembangan kesadaran ideologis dan berdasarkan peraturan perundang-
Modul Digital: Kewajiban Warga Negara Generasi Digital Native 1
(pembinaan dharma agama dan dharma negara)
