Page 23 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

23

RAPAT KOORDINASI
Rapat koordinasi dilaksanakan di
Kantor Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Perta-
nahan Kabupaten Manggarai Barat
pada tanggal 7 Desember 2020 yang
dibuka oleh Sekretaris Dinas. Kemu-
dian dilanjutkan penyampaian mak-
sud dan tujuan kunjungan oleh Sub-
koordinator Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Bidang Pelaksanaan
DAK Perumahan dan Permukiman,
serta diskusi terkait penyelenggara-
an DAK Bidang Air Minum, Sanitasi,
dan Perumahan di Kab. Manggarai
Barat. Beberapa poin penting yang
didapat dari rapat koordinasi adalah
sebagai berikut.
a. Isu permasalahan air minum: (i)
cakupan layanan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) baru
mencapai 10% dan (ii) banyak lo-
kasi desa yang rawan air minum,
yaitu yang berada lebih tinggi da-
ripada sumber air, sehingga untuk
mendistribusikan air dibutuhkan
teknologi yang advanced dan
dana yang besar;
b. Isu permasalahan sanitasi: belum
tersedianya Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT); Dinas sudah
menyiapkan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL)
dan Detail Engineering Design
(DED) namun untuk pembangun-
annya masih harus menunggu
pendanaan.
c. Isu permasalahan perumahan: (i)
alokasi yang menurun dari tahun
ke tahun; (ii) desa penerima DAK
yang semakin sedikit, padahal
masih banyak desa yang membu-
tuhkan bantuan; (iii) harga satuan
yang tidak mencukupi karena bia-
ya material yang mahal terutama
di pulau-pulau; (iv) Tenaga Fasi-
litator Lapangan (TFL) yang ter-
batas, 1 TFL tidak akan mampu
menangani banyak desa karena
kondisi topografi yang ekstrim,
jarak antar desa yang jauh, serta Rapat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
akses yang sulit. permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

BULETIN PFID
BULETIN PFID Edisi IV/Oktober-Desember 2020