Page 18 - E-BOOK PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

c) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

d) Kementerian Kesehatan;

e) Kementerian Sosial;

f) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

g) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

h) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

b) Kementerian Perhubungan

c) Kementerian Kelautan dan Perikanan

d) Kementerian Pariwisata

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementrian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. Lembaga Pemerintah Non1Kementerian merupakan lembaga negara yang

dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab

langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.