Page 23 - E-BOOK PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan merupakan gambaran bagaimana
dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai

pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan (fairness) yang non1diskriminatif;
demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan; dan

terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu.
Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sumber: www.kompasiana.com
Gambar 1.6 Nilai dan Sila dalam Pancasila harus menjiwai dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan.
Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas

harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa
dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol

kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses

perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu

kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna
bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif.
Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan