Page 26 - E-BOOK PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
P. 26
RANGKUMAN
a. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem
pemerintahan presidensial. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem
pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum
perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah
perubahan.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem
pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.
Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal
(pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal
(pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah/provinsi/kabupaten/kota).
c. Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan
berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang
bertanggung jawab kepada presiden.
d. Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan wujud dari pola
pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas
perbantuan.
e. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus
termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan
sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah
harus termanifestasi1kan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.
