Page 13 - E-MODUL SKRIPSWEET CINTAHHKU
P. 13

3.1   Ingkarnya Belanda Dalam Perjanjian Linggarjati
          Perjanjian Linggarjati adalah upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk
    mendapatkan  pengakuan  kedaulatan  dari  Pemerintah  Belanda  yang  masih
    berusaha  menguasai  wilayah  Republik  Indonesia.  Sebelumnya  Diplomat
    Inggris,  Sir  Archibald  Clark  Kerr  mengundang  Indonesia  dan  Belanda  untuk
    melakukan  perundingan  di  Hoogwee  Veluwe  pada  tanggal  14-25  April  1946
    untuk menyelesaikan konflik namun tidak membuahkan hasil karena Belanda
    menolak mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas Jawa, Sumatra,
    dan  Madura.  Ketidak  berhasilan  perundingan  di  Hoogwee  Veluwe  ini,
    mengharuskan adanya perundingan kembali di wilayah Linggarjati, Jawa Barat
    dan menghasilkan Perjanjian Linggarjati (Kharisma & Sumarno, 2016: 947).
          Secara resmi dan sah Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Pemerintah
    Indonesia  dan  Belanda  pada  tanggal  25  Maret  1947(Poesponegoro  &
    Notosusanto, 2019: 213), Adapun pokok Perjanjian Linggarjati tersebut:
    1) Belanda secara de facto harus mengakui Republik Indonesia dengan wilayah
    kekuasaan Sumatera, Jawa, Madura dan meninggalkan wilayah tersebut paling
    lambat 1 Januari 1949
    2) Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama mendirikan Negara Indonesia
    Serikat (NIS) sebelum tanggal 1 Januari 1949
    3) Membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Pemimpin
          Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tersebut tidak berjalan dengan baik, pada
    tanggal  20  Juli  1947,  Gubernur  Jenderal  H.J  Van  Mook  menyatakan  tidak  lagi
    terikat dengan perjanjian ini dan pada tanggal 21 Juli 1947, melangsungkan aksi
    Agresi Militer Belanda I (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 215).
            Faktor  utama  meletusnya  peristiwa  Agresi  Militer  Belanda  I  ini  karena
    adanya  Perbedaan  pendapat  terkait  Perjanjian  Linggarjati,  yaitu  Pemerintah
    Belanda  menganggap  bahwa  Republik  Indonesia  negara  persemakmurannya
    sedangkan  pihak  Republik  Indonesia  tentu  memposisikan  diri  sebagai  negara
    yang merdeka dan berdaulat, Melarang hubungan kerja sama diplomatik yang
    dilakukan  Republik  Indonesia  dengan  negara  lain,  melanggar  kesepakatan
    genjatan  senjata.  Sehingga  Perjuangan  Mempertahankan  Kemerdekaan
    Indonesia kembali dengan mengangkat senjata karena sejak awal Pihak Belanda
    merencanakan  menjajah  kembali  dan  upaya  diplomasi  seperti  Perjanjian
    Linggarjati  faktanya  dibersamai  dengan  ancaman  kekerasan  (Nasution,  1978:
    188).
            FAKTA MENARIK 4
                    AYO DENGARKAN FAKTA MENARIK
                           BERIKUT INI!
                        Tekan Tombol Disamping

                              12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18