Page 9 - E-MODUL SKRIPSWEET CINTAHHKU

Masa Pemerintahan Jepang di Kota Malang membawa banyak kesengsaraan
terutama dibidang sandang dan pangan, guna mengatasi permasalahan
tersebut Pemerintah Jepang membentuk Keishabuco yang bertugas dan
bertanggung jawab atas perekonomian di setiap daerah, faktanya pada bulan
Februari di tahun 1943 di daerah Nongkojajar diadakan musyawarah ekonomi
dengan hasil solusinya memperbesar “hasil bumi” untuk mengatasi
permasalahan. Namun solusi itu, tidak mensejahterakan dengan sifatnya
memaksa sehingga masyarakat tidak bisa menikmati hasil panen dan harus
diserahkan kepada Jepang, karena pada dasarnya kebijakan tersebut hanyalah
propaganda untuk mensejahterakan Pemerintahan Jepang sendiri. Adapun
ketentuannya “hasil bumi” tersebut diatur 5% dijual kepada Pemerintah Jepang,
10% dihitung sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan, 20% untuk Kumiai
(Koperasi milik Pemerintah Jepang yang memanipulasi struktur
perekonomian) dan sisanya untuk masyarakat (Yuliati, 2012: 8).

Kumiai sebagai koperasi milik Pemerintah Jepang yang mengatur struktur
perekonomian dengan beranggotakan perwakilan Bumiputera, Orang
Tionghoa, dan Arab yang menjabat sebagai anggota biasa sedangkan
perwakilan Pemerintahan Jepang yang mendominasi kebijakan Kumiai.
Walaupun tujuan resmi pembentukannya untuk melindungi perekonomian
Bumiputera yang terancam oleh keberadaan Orang Tionghoa dan membantu
perkembangan industri nasional, faktanya tujuan tersebut dipelintir untuk
memperkuat cengkraman Pemerintahan Jepang terhadap kegiatan ekonomi
Bumiputera dan Orang Tionghoa yang saat itu cukup mendominasi sehingga
mengabaikan kesejahteraan masyarakat Kota Malang (Wicaksono, 2012: 29).

Keberadaan Kumiai tidak menjawab permasalahan ekonomi di Kota Malang,
terlebih ketika biaya militer terus mengalami defisit (pendapatan lebih kecil
dan pengeluaran lebih besar) sehingga merosotnya nilai mata uang dibarengi
dengan pihak Pemerintah Jepang terus-menerus mencetak uang (Mata uang
jepang berupa Nippon) menjadikan permintaan barang naik (Hudiyanto, 2014:
80). Permasalahan tersebut memunculkan korupsi diantara pegawai
pemerintahan, kemunduran ekonomi yang berimbas terhadap tingginya
pengangguran di kota, serta menipisnya kemampuan membeli sandang dan
pangan karena menganggur, menurunya kesehatan masyarakat sehingga
banyak yang terjangkit penyakit kulit dan meninggal karena kelaparan
(Wicaksono, 2012:30).

Pembahasan Belum Selesai
Cari Tau Pada Halaman Berikutnya!!!

8