Page 102 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Tabel 3.80 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan
Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan RPJMN 2020-2024
Tahun Realisasi IKU Target RPJMN 2020-2024 Keterangan
2020 99,20% N/A Tidak terdapat penargetan IKU
2021 99,96% N/A tersebut pada RPJMN Tahun 2020-
2022 4 N/A 2024

2023 4 N/A
Perbandingan Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian
Realisasi IKU IKU, realisasi IKU dapat dibandingkan dengan eselon II lainnya yang juga
dengan
Kanwil DJPb menjalankan IKU yang sama pada suatu tahun. Namun demikian, dikarenakan
Lain tidak terdapat surat/nota dinas Kantor Pusat yang melakukan pengumuman
terbuka atas capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat
UAKPA maka perbandingan capaian IKU ini tidak dapat dilakukan.

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan, perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
tindakan dan
action plan menjadi tantangan diantaranya:
1. Dengan diimplementasikannya PER-08/PB/2023 tentang Tata
Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan
Penyampaian Laporan Keuangan Pada K/L, diharapkan penyelesaian to do list
akan lebih cepat terselesaikan.
2. Satker harus diberitahu jika ada to do list, TDK, dan selisih pada rekonsiliasi.
Jika tidak dapat menyelesaikan rekonsiliasi sampai terbit SHR, maka capaian
IKU kualitas pelaksanaan rekonsiliasi akan berpotensi menurun.
Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Satker kurang aktif membuka menu-menu rekonsiliasi, daftar to do list, dan
daftar TDK.
2. Rekonsiliasi dilakukan secara terpusat/otomatis, data satker yang belum di-
tutup buku sementara tetap ter-push.
Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Memantau penyelesaian proses rekonsiliasi.
2. Rakor Vera KPPN dengan Bidang PAPK dan Sosialisasi SAP pada tanggal 21-
22 Juni 2023.
3. Mengikuti Bimbingan SAI Dit. APK pada bulan Juni sampai dengan Desember
2023 dengan materi PMK231/PMK.05/2022, Monitoring Rekonsiliasi dan TDK,
Penyuluhan SAI, Akuntansi Hibah, Pengelolaan Piutang, PER-8/PB/2023,
Monitoring penyusunan LK,RPATA, Juknis Aset Tetap, dan Penatausahaan
BMN.
4. Menyelenggarakan KLABAT bersama Makodam pada bulan Juli 2023.
5. Menyelenggarakan Sosialisasi PER-8/PB/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023
6. Berkoordinasi dengan UAPPAW/Satker terkait penyelesaian rekonsiliasi.

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Memberitahu KPPN terkait monitoring penyelesaian proses rekonsiliasi, TDK
dan to do list secara berkala.
2. Memberitahu UAPPAW jika ada hambatan di tingkat satker dalam wilayah-
nya.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi S-31/PB/PB.6/2023 yang direncanakan akan
diselenggarakan pada tanggal Januari 2024.

LAPORAN KINERJA 86
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023