Page 103 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Sasaran Strategis (SS) 7: Pembinaan pelaksanaan tugas Khusus yang berkualitas

Pelaksanaan tugas khusus merupakan tugas diluar core business di bidang pelaksanaan
anggaran yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam
pelaksanaan tugas tersebut, DJPb diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk
melaksanakan pembinaan kepada unit-unit kerja Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat
bekerja secara berkualitas. Selain itu, asistensi BLUD dilakukan dalam rangka mendukung
kegiatan pemerintahan atau kegiatan ekonomi di daerah.

Pembinaan yang berkualitas memiliki makna bahwa DJPb mampu memberikan arahan,
edukasi, serta monitoring dan evaluasi unit-unit khusus dalam melaksanakan tugas special
mission tersebut sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur menggunakan 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama yang target dan capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.81 IKU pada Sasaran Strategis 7
SS 7: Pembinaan Pelaksanaan Tugas Khusus yang Berkualitas
Indeks
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
7a-N Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan
Monitoring Pinjaman dan Kredit Program 85 98,5 115,88
7b-N Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 3,25 3,93 120
11. IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit
program
Definisi IKU Kantor Wilayah DJPb selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu

melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di
daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan
Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.
Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb dimaksudkan untuk
menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit
program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban
kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat
sasaran.
Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas
pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas
pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu
sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.
Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara
perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan
pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :
a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD)
dan Penerusan Pinjaman.
b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu.
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program.

LAPORAN KINERJA 87
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023