Page 17 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 17

Bab I  Pendahuluan

             a.  Latar Belakang
                 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
          35,  36,  dan  37  Tahun  2004  dan  Keputusan
                                                                       LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
          Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004, unit-            Utara  tahun  2023  disusun  sebagai  salah
          unit  pengelola  fungsi  perbendaharaan  dilebur      satu  bentuk  pertanggungjawaban  Kanwil
          menjadi satu unit yaitu Ditjen Perbendaharaan         DJPb    Provinsi   Sulawesi    Utara    dalam
          yang didalamnya termasuk Kanwil DJPb. Kanwil          melaksanakan  tugas  dan  fungsi  selama
          DJPb merupakan bagian dari DJPb yang dituntut
          untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  dengan          tahun     2023      dan     sebagai     bahan
          prudent,  transparan,  akuntabel,  efektif,  dan      pertimbangan  dalam  peningkatan  kualitas
          efisien   sesuai   prinsip   good     governance      kinerja   Kanwil    Ditjen   Perbendaharaan
          sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang              Sulawesi Utara pada tahun berikutnya.
          Nomor       28      Tahun      1999       tentang            Selain   untuk    memenuhi      prinsip
          Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan            akuntabilitas,   LAKIN     juga   merupakan
          Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.                 amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8
                 Salah  satu  yang  perlu  diperhatikan         Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan
          dalam  mencapai  good  governance  yang               dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
                                                                Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang
          tercantum  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  1999          Sistem    Akuntabilitas    Kinerja    Instansi
          adalah  asas  akuntabilitas  yang  menentukan         Pemerintah,         Peraturan         Menteri
          bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari      Pendayagunaan       Aparatur    Negara    dan
          kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat           Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
          dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat             tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
          sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai          Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
          dengan    ketentuan     peraturan    perundang-
          undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut         Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  dan
          salah  satunya  diwujudkan  dalam  bentuk             disempurnakan  dengan Keputusan Menteri
          peny                                                  Keuangan  Nomor 14 Tahun 2017.
               usunan Laporan Kinerja (LAKIN).




            LAPORAN KINERJA                                                                                     1

            Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22