Page 22 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

c. Peran Strategis

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya
di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran strategis DJPb terkait
dengan pelayanan publik antara lain:
1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Tata kelola yang yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja
negara;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara juga berperan penting dalam mewujudkan
Nawacita (sembilan agenda prioritas), antara lain:
1. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil DJPb Sulawesi Utara berperan dalam
mensukseskan program pembangunan kawasan pedesaan melalui penyaluran dana
desa;
2. Sejalan dengan Nawacita ke 7, Kanwil DJPb Provinsi Sulut berperan dalam penguatan
sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan
kredit program (KUR dan UMi), serta implementasi Integrated Financial Management
Information System (IFMIS) dalam pengelolaan dana APBN melalui Aplikasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI);
3. Selain itu Kanwil DJPb Sulawesi Utara juga secara aktif bertugas melaksanakan
pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran
untuk Kredit Program dan Dana Desa.

Terdapat beberapa isu strategis Kanwil DJPb Provinsi Sulut di tahun 2023, antara lain:
1. Pada tahun 2023, terdapat kebijakan baru dimana instansi vertikal DJPb mengalami
perluasan tugas dan fungsi, sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial
Advisor yang ditujukan agar lebih terlibat dalam pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam Shadow
Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal
DJPb. Implementasi shadow organization dimaksudkan untuk menyelaraskan struktur
organisasi instansi vertikal saat ini dengan berbagai kebutuhan dan tantangan
organisasi dalam jangka pendek. Penajaman tugas dilakukan melalui penguatan dari
sisi keorganisasian, proses bisnis/kegiatan, SDM dan output yang diharapkan
pelaksanaan pengembangan tugas dan fungsi akan menjadi lebih fokus dan terarah.
Implementasi SO hanya akan berjalan maksimal bila didukung kompetensi SDM yang
merata antar Bidang/Bagian pada Kanwil DJPb Provinsi Sulut. Budaya kolaboratif akan
mendukung penyelesaian tusi yang bersifat internal menjadi lebih efisien dan efektif,
yang pada akhirnya mendukung peran baru sebagai RCE dan FA menjadi lebih mudah.

2. Penguatan Kolaborasi Budaya dan Sistem Kemenkeu Satu.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk menguatkan kolaborasi antar
unit kerja di Kementerian Keuangan, meningkatkan pemberdayaan UMKM dan
menjalin sinergi dengan local expert dan pemerintah daerah. Dalam penyusunan Alco
Regional yang melibatkan DJP, DJBC dan DJKN, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
berperan dalam menyajikan data belanja dan penerimaan APBN, analisis hubungan
realisasi APBD dan realisasi APBN (TKDD). Selain itu Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Utara berperan dalam program pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu, melalui
kegiatan Pekan UMKM di wilayah Sulawesi Utara.
no
LAPORAN KINERJA 6

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
d. Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Bolaang Mongondow Selatan