Page 384 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

2
meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai

terutama dalam proses penyusunan profil risiko tahun 2023, juga dilaksanakan sebagai
bagian pengembangan budaya sadar risiko bagi para Pegawai di lingkungan Kanwil
DJPb Sulawesi Utara.

II. Penyampaian Materi

Dalam bimbingan teknis ini, narasumber menyampaikan materi sebagai berikut:
a. Kerangka kerja (framework) penerapan manajemen risiko berdasarkan PMK
222/2021 dan KMK 105/2022;

b. Penjelasan umum Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (Risiko AKN);
c. Mekanisme proses manajemen risiko pengelolaan keuangan negara;
d. Proses penyusunan profil risiko;

e. Penyusunan identifikasi dan analisis risiko, serta evaluasi dan mitigasi risiko

III. Diskusi

Berdasarkan pelaksanaan rapat dan diskusi terdapat pertanyaan dan masukan dari
peserta sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan profil risiko, apabila terdapat penyebab lebih dari 1, apakah
seluruh penyebab risiko tersebut harus dibuat IRU/mitigasinya?
Jawab: Penyebab ditentukan dan diurutkan dari yang paling signifikan terhadap

kejadian risiko. Rumusan penyebab tidak harus seluruhnya dibuat IRU/mitigasi,
penyebab digunakan sebagaisalah satu tools untuk menentukan rencana

mitigasi dan/atau IRU.
b. Bagaimana pencatatan LED dan rentang waktu suatu kejadian dijaga tetap ada
pada laporan LED?

Jawab: LED digunakan sebagai salah satu media untuk mencatat apabila suatu
risiko terjadi. Namun demikian, jenis kejadian harus dibatasi pada risiko dengan
sifat low tolerance event dan risiko yang tidak terprofil. LED disusun secara

berkelanjutan pada tahun berkenaan.
c. BCP disusun di awal tahun atau setelah ada kejadian?
Jawab: BCP disusun sebagai semacam “action plan” apabila suatu risiko terjadi.

Manajemen risiko digunakan sebagai langkah preventif, sedangkan BCP
digunakan sebagai langkah represif.

d. Bagaimana mekanisme kegiatan reviu independen atas manajemen risiko pada
unit kerja?
Jawab: Penilaian Tugas Kepatuhan Internal merupakan salah satu bentuk dari

pelaksanaan reviu. Namun apabila bentuknya adalah reviu independen maka
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan metode sampling unit kerja.