Page 457 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

• Beberapa IKU yang memerlukan extra effort pada triwulan II tahun 2023 yakni IKU
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang tahun ini menjadi lebih berat
karena karena kewenangan penyaluran KPPN diperluas cakupannya, meliputi DAU,
DBH, DAK, dan DD. Tantangan selanjutnya adalah bahwa penyaluran TKD itu
sangat tergantung dari rekomendasi dari DJPK dan KPPN harus segera dapat
menyalurkan sesegera mungkin setelah rekomendasi itu diterbitkan. Selain itu
terdapat berita kegagalan penyaluran DAK Fisik di Minahasa sehingga sekarang
sedang dikoordinasikan.
• Selain itu, IKU Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L juga
merupakan tantangan karena terkadang terdapat pergantian operator di satker yang
wajib menyampaikan LPJ sehingga untuk mengatasinya akan dilaksanakan monev
berkelanjutan.
• Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay juga memerlukan extra effort
dikarenakan terdapat perubahan skema penerapan digipay yang dilakukan Kantor
Pusat DJPb.
• Terkait IKU Tingkat Implementasi Penjamanan Tugas TREFA telah dilaksanakan
penguatan kapasitas SDM melalui Pelaksanaan PJJ.
• Terkait progress inisiatif strategis yakni Publikasi Program Kemenkeu: APBN untuk
Sulut Hebat telah dilaksanakan publikasi pada tanggal 1 Maret 2023 sedangkan
untuk triwulan II on track direncanakan pada tanggal 15 Juni 2023.

2. KPPN Bitung
• Secara keseluruhan progress capaian IKU K-3 KPPN Bitung masih on track dan
beberapa IKU telah melampaui target yakni IKU Persentase tingkat implementasi
standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, Persentase akurasi
perencanaan kas, Indeks kualitas implementasi Digipay, Indeks kualitas Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara K/L, dan Tingkat Kualitas Penyelesaian SP2D.
• Terkait IKU Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA KPPN selaku
satker) di triwulan II tidak dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat tambahan
dana dari kantor pusat yang menyebabkan
• Selanjutnya, terdapat beberapa IKU yang menjadi perhatian pada KPPN Bitung yakni
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN. Dalam rangka mengikuti
WBK/WBBM maka diupayakan agar IKU ini mengalami peningkatan untuk
mendukung proses seleksi WBK/WBBM.
• Terkait IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat
perbendaharaan juga terdapat beberapa tantangan yakni masih terdapat pejabat
perbendaharaan yang belum memiliki sertifikat dan sedang dalam proses sertifikasi,
dan proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama (beberapa bulan) karena
perlu menunggu kuota peserta dan koordinasi dengan unit lain.
• Terkait IKU Indeks implementasi Digipay juga masih menjadi tantangan dikarenakan
Implementasi sistem baru Digipay Satu berimplikasi masih sedikit satker yang
terdaftar, selain itu belum banyak vendor yang bergabung

3. KPPN Kotamobagu
• Secara keseluruhan, progress IKU pada KPPN Kotamobagu sebagian besar sudah
mencapai target, namun masih ada beberapa IKU yang berstatus on track.
• Adapun IKU yang memerlukan extra effort di triwulan II Tahun 2023 yakni IKU Indeks
Kualitas Implementasi Digipay yaitu masih kuatnya budaya Cash pada Satuan Kerja.
Telah dilaksanakakan sosialisasi digipay kepada Bank sebagai upaya meningkatkan
capaian IKU ini. Selanjutnya direncanakan akan diadakan sosialisasi Digipay kepada
Satuan Kerja.
• Terkait progress inisiatif strategis Tingkat Implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 masih terus dipantau dan masih menunggu

Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan