Page 458 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

arahan dari kantor pusat terkait pelaksanaan ISO SMAP sesuai petunjuk pada saat
workshop ISO.

4. KPPN Tahuna
• Terkait IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN telah diadakan survei
pada bulan Mei dan Juni 2023 dengan hasil indeks kepuasan 4,81.
• Terkait IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D capaian 4,91 dikarenakan ada 1
retur yang melewati 13 hari kerja sehingga mengurangi nilai.
• Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay sementara masih rendah
dikarenakan masih sedikit vendor dan frekuensi transaksi namun di akhir periode
pelaporan diproyeksi akan melampaui target.
• Terkait IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN menjadi extra effort
pada KPPN Tahuna karena terdapat akun Belanja Modal dengan serapan yang
masih minim. Akun Belanja modal memiliki pagu sebesar Rp. 6,859,049,000,- dari
total Pagu Rp. 8,228,233,000,- oleh karena itu KPPN terus mengupayakan
akselerasi proses penyerapan belanja modal dengan meningkatkan intensitas
koordinasi dengan seluruh pihak-pihak terkait seperti Konsultan Perencana, Tim
Pokja, Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi agar pelaksanaan belanja modal dapat
segera dieksekusi.

B. Pembahasan dan diskusi progress IKI K-3 Kanwil s.d. Mei 2023
Secara umum, progress realisasi capaian IKI pada Kemenkeu-Three Kanwil masih dalam status
on track. Terdapat beberapa poin terkait hasil pembahasan dan diskusi progress IKI K-3 Kanwil
sebagai berikut:
• Terkait IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan
Financial Advisory (TREFA) agar tetap dikawal pemenuhan untuk 3 komponen yakni
Komponen SDM (50%), Output (25%), dan Kegiatan (25%).
• Terkait IKU IKPA yang baru akan terbentuk pada awal bulan Juli terus dilakukan
monitoring dan evaluasi capaian IKPA Satker serta meningkatkan koordinasi dengan
KPPN.
• Terkait IKU akurasi perencanaan kas, agar KPPN tetap memantau akurasi perencanaan
kas pada MONSAKTI serta mengimbau KPPN untuk melakukan sosialisasi kepada
satker agar segera melakukan pencatatan SP2D.
• Terkait IKU pada Bidang PPA II masih on track karena menunggu hasil penilaian dari
Kantor Pusat.
• Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay masih menjadi tantangan dikarenakan
adanya transisi aplikasi dari digipay yang lama ke digipay baru yaitu digipay satu, selain
itu dikarenakan UMKM kurang berminat bergabung sebab kesulitas dalam mengupload
produk yang memerlukan koneksi internet.
• Progress inisiatif strategis kanwil yakni tingkat implementasi sistem manajemen
pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM telah dilaksanakan
submit dokumen pada Aplikasi DIA untuk selanjutnya mendapat penilaian dari Tim Penilai
eselon I.

C. Arahan Pimpinan
Kepala Kanwil berharap sinergi dan koordinasi antar unit dapat terus dipererat demi
meningkatkan kinerja di triwulan II tahun 2023. Adapun beberapa arahan yang disampaikan oleh
Kepala Kanwil dan Kepala Bagian/Bidang, yakni:
• Terkait hasil survei integritas internal yang masih rendah, agar setiap penyusunan Surat
Tugas Kanwil dicantumkan klausul bahwa pegawai yang ditugaskan tidak diperkenankan

Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan