Page 489 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 489

  Beberapa IKU yang memerlukan extra effort pada triwulan III tahun 2023 yakni IKU
                               Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang tahun ini menjadi lebih berat
                               karena karena kewenangan penyaluran KPPN diperluas cakupannya, meliputi DAU,
                               DBH,  DAK,  dan  DD.  Tantangan  selanjutnya  adalah  bahwa  penyaluran  TKD  itu
                               sangat  tergantung  dari  rekomendasi  dari  DJPK  dan  KPPN  harus  segera  dapat
                               menyalurkan sesegera mungkin setelah rekomendasi itu diterbitkan. Selain itu saat
                               ini DAK Fisik masih di monitoring khususnya seksi Bank terkait pergerakan DAK Fisik
                               di Pemda/Satker.
                             Terkait  IKU  Indeks  kualitas  implementasi  Digipay  juga  memerlukan  extra  effort
                               dikarenakan terdapat perubahan skema penerapan digipay yang dilakukan Kantor
                               Pusat DJPb. Sampai dengan akhir Semester I tahun 2023 kesulitan utamanya adalah
                               menjaring vendor dengan melibatkan satker sebagai verifikator dan meningkatkan
                               partisipasi aktif satker untuk melakukan transaksi pada digipay.
                             Terkait progress inisiatif strategis yakni Publikasi Program Kemenkeu: APBN untuk
                               Sulut Hebat pada periode triwulan II telah dilaksanakan publikasi pada tanggal 15
                               Juni 2023.

                    2.  KPPN Bitung
                             Secara keseluruhan  progress  capaian IKU  K-3 KPPN  Bitung  masih  on track  dan
                               beberapa IKU telah melampaui target yakni IKU Persentase akurasi perencanaan
                               kas,  Indeks  kualitas  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  K/L,  dan  Tingkat
                               Kualitas Penyelesaian SP2D.
                             Terkait IKU Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA KPPN selaku
                               satker)  di triwulan  II  tidak  dapat mencapai  100%  dikarenakan  terdapat  tambahan
                               dana dari kantor pusat yang menyebabkan.
                             Selanjutnya, terdapat beberapa IKU yang menjadi perhatian pada KPPN Bitung yakni
                               Indeks  kepuasan  satker  terhadap  layanan  KPPN.  Dalam  rangka  mengikuti
                               WBK/WBBM  maka  diupayakan  agar  IKU  ini  mengalami  peningkatan  untuk
                               mendukung proses seleksi WBK/WBBM.
                             Terkait IKU Indeks implementasi Digipay juga masih menjadi tantangan dikarenakan
                               Implementasi  sistem  baru  Digipay  Satu  berimplikasi  masih  sedikit  satker  yang
                               terdaftar, selain itu belum banyak vendor yang bergabung.
                             Terkait persiapan WBBM akan dilakukan simulasi tanya jawab/wawancara.

                    3.  KPPN Kotamobagu
                             Secara keseluruhan, progress IKU pada KPPN Kotamobagu sebagian besar sudah
                               mencapai target, namun masih ada beberapa IKU yang berstatus on track.
                             Adapun IKU yang memerlukan extra effort di triwulan III Tahun 2023 yakni IKU Indeks
                               Kualitas Implementasi Digipay yaitu masih kuatnya budaya cash pada Satuan Kerja.
                               Telah dilaksanakakan sosialisasi digipay kepada Bank sebagai upaya meningkatkan
                               capaian IKU ini. Selanjutnya direncanakan akan diadakan sosialisasi Digipay kepada
                               Satuan Kerja.
                             Selain  itu,  direncanakan  akan  mendaftarkan  rumah  makan  (mitra  kerja  KPPN)
                               sebagai vendor di aplikasi Digipay.
                             Terkait IKU Nilai IKPA terdapat kendala yakni satker belum mengisi RPD Hal. III DIPA
                               dan Capaian Output secara benar. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
                               mengantisipasi  hal  tersebut  yakni  rutin  mengingatkan  satuan  kerja  agar
                               menyampaikan Capaian Output di WAG, pendampingan ke satuan kerja dalam hal
                               pengisian RPD Hal. III DIPA dan Capaian Output, dan membuat Surat kepada Satker
                               tentang Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L TA 2023 Pada Aplikasi SAKTI.
                             Terkait  progress  inisiatif  strategis  Tingkat  Implementasi  Sistem  Manajemen  Anti
                               Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 masih dilakukan pemenuhan klausul-klausul


                      Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
                                                                        dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494