Page 489 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 489
Beberapa IKU yang memerlukan extra effort pada triwulan III tahun 2023 yakni IKU
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang tahun ini menjadi lebih berat
karena karena kewenangan penyaluran KPPN diperluas cakupannya, meliputi DAU,
DBH, DAK, dan DD. Tantangan selanjutnya adalah bahwa penyaluran TKD itu
sangat tergantung dari rekomendasi dari DJPK dan KPPN harus segera dapat
menyalurkan sesegera mungkin setelah rekomendasi itu diterbitkan. Selain itu saat
ini DAK Fisik masih di monitoring khususnya seksi Bank terkait pergerakan DAK Fisik
di Pemda/Satker.
Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay juga memerlukan extra effort
dikarenakan terdapat perubahan skema penerapan digipay yang dilakukan Kantor
Pusat DJPb. Sampai dengan akhir Semester I tahun 2023 kesulitan utamanya adalah
menjaring vendor dengan melibatkan satker sebagai verifikator dan meningkatkan
partisipasi aktif satker untuk melakukan transaksi pada digipay.
Terkait progress inisiatif strategis yakni Publikasi Program Kemenkeu: APBN untuk
Sulut Hebat pada periode triwulan II telah dilaksanakan publikasi pada tanggal 15
Juni 2023.
2. KPPN Bitung
Secara keseluruhan progress capaian IKU K-3 KPPN Bitung masih on track dan
beberapa IKU telah melampaui target yakni IKU Persentase akurasi perencanaan
kas, Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L, dan Tingkat
Kualitas Penyelesaian SP2D.
Terkait IKU Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN (IKPA KPPN selaku
satker) di triwulan II tidak dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat tambahan
dana dari kantor pusat yang menyebabkan.
Selanjutnya, terdapat beberapa IKU yang menjadi perhatian pada KPPN Bitung yakni
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN. Dalam rangka mengikuti
WBK/WBBM maka diupayakan agar IKU ini mengalami peningkatan untuk
mendukung proses seleksi WBK/WBBM.
Terkait IKU Indeks implementasi Digipay juga masih menjadi tantangan dikarenakan
Implementasi sistem baru Digipay Satu berimplikasi masih sedikit satker yang
terdaftar, selain itu belum banyak vendor yang bergabung.
Terkait persiapan WBBM akan dilakukan simulasi tanya jawab/wawancara.
3. KPPN Kotamobagu
Secara keseluruhan, progress IKU pada KPPN Kotamobagu sebagian besar sudah
mencapai target, namun masih ada beberapa IKU yang berstatus on track.
Adapun IKU yang memerlukan extra effort di triwulan III Tahun 2023 yakni IKU Indeks
Kualitas Implementasi Digipay yaitu masih kuatnya budaya cash pada Satuan Kerja.
Telah dilaksanakakan sosialisasi digipay kepada Bank sebagai upaya meningkatkan
capaian IKU ini. Selanjutnya direncanakan akan diadakan sosialisasi Digipay kepada
Satuan Kerja.
Selain itu, direncanakan akan mendaftarkan rumah makan (mitra kerja KPPN)
sebagai vendor di aplikasi Digipay.
Terkait IKU Nilai IKPA terdapat kendala yakni satker belum mengisi RPD Hal. III DIPA
dan Capaian Output secara benar. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk
mengantisipasi hal tersebut yakni rutin mengingatkan satuan kerja agar
menyampaikan Capaian Output di WAG, pendampingan ke satuan kerja dalam hal
pengisian RPD Hal. III DIPA dan Capaian Output, dan membuat Surat kepada Satker
tentang Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L TA 2023 Pada Aplikasi SAKTI.
Terkait progress inisiatif strategis Tingkat Implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 masih dilakukan pemenuhan klausul-klausul
Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan