Page 490 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 490

ISO  SMAP  paling  lambat  30  September  2023.  Selain  itu,  diupayakan  untuk
                               senantiasa  rutin  menginternalisasikan  implementasi  ISO  pada  pegawai  di  KPPN
                               Kotamobagu.

                    4.  KPPN Tahuna
                             Terkait  IKU  Indeks  kualitas  implementasi  Digipay  sementara  masih  rendah
                               dikarenakan masih sedikit vendor dan frekuensi  transaksi namun di akhir periode
                               pelaporan diproyeksikan melampaui target.
                             Terkait IKU Persentase kualitas  pelaksanaan anggaran KPPN menjadi extra effort
                               pada  KPPN  Tahuna  karena  terdapat  akun  Belanja  Modal  dengan  serapan  yang
                               masih minim. Akun Belanja modal memiliki pagu sebesar Rp. 6,859,049,000,- dari
                               total  Pagu    Rp.  8,228,233,000,-  oleh  karena  itu  KPPN  terus  mengupayakan
                               akselerasi  proses  penyerapan  belanja  modal  dengan  meningkatkan  intensitas
                               koordinasi  dengan  seluruh  pihak-pihak  terkait  seperti  Konsultan  Perencana,  Tim
                               Pokja, Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi agar pelaksanaan belanja modal dapat
                               segera  dieksekusi.  Diharapkan  pada  bulan  September  dapat  dilaksanakan
                               pembayaran uang muka dan uang termin pertama sekitar 20%.

                B.  Pembahasan dan diskusi progress IKI  K-3 Kanwil s.d. Juli 2023
                    Secara umum, progress realisasi capaian IKI pada Kemenkeu-Three Kanwil masih dalam status
                    on track. Terdapat beberapa poin terkait hasil pembahasan dan diskusi progress IKI K-3 Kanwil
                    sebagai berikut:
                         Terkait IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan
                           Financial  Advisory  (TREFA)  agar  tetap  dikawal  pemenuhan  untuk  3  komponen  yakni
                           Komponen SDM (50%), Output (25%), dan Kegiatan (25%).
                         Terkait  IKU  IKPA  yang  baru  akan  terbentuk  pada  awal  bulan  Juli  terus  dilakukan
                           monitoring  dan  evaluasi  capaian  IKPA  Satker  serta  meningkatkan  koordinasi  dengan
                           KPPN.
                         Terkait IKU akurasi perencanaan kas, agar KPPN tetap memantau akurasi perencanaan
                           kas  pada  MONSAKTI  serta  mengimbau  KPPN  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada
                           satker agar segera melakukan pencatatan SP2D.
                         Terkait IKU pada Bidang PPA II masih on track karena menunggu hasil penilaian dari
                           Kantor Pusat.
                         Terkait IKU Indeks kualitas implementasi Digipay masih menjadi tantangan dikarenakan
                           adanya transisi aplikasi dari digipay yang lama ke digipay baru yaitu digipay satu, selain
                           itu dikarenakan UMKM kurang berminat bergabung sebab kesulitas dalam mengupload
                           produk yang memerlukan koneksi internet.
                         Progress  inisiatif  strategis  kanwil  yakni  tingkat  implementasi  sistem  manajemen
                           pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM telah dilaksanakan
                           dan  sedang  dalam  tahap  persiapan  penilaian  secara  wawancara  virtual  dengan
                           KemenPAN-RB yang dijadwalkan pada tanggal 24 Agustus 2023.

                C.  Arahan Pimpinan
                    Kepala  Kanwil  berharap  sinergi  dan  koordinasi  antar  unit  dapat  terus  dipererat  demi
                    meningkatkan kinerja di triwulan III tahun 2023. Adapun beberapa arahan yang disampaikan oleh
                    Kepala Kanwil dan Kepala Bagian/Bidang, yakni:
                         Saat  ini  kita  bekerja  dalam  kerangka  Shadow  Organization  yang  memungkinkan  kita
                           berkolaborasi atas suatu pekerjaan.
                         Tugas fungsi kita selaku kantor vertikal DJPb terdapat penambahan yakni Regional Chief
                           Economist, Financial Advisory, dan Treasury.





                      Terima kasih atas dukungan Anda, ikut mewujudkan aparat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara yang bersih
                                                                        dengan tidak memberikan imbalan/gratifikasi atas pelayanan yang diberikan
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495