Page 551 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

3
4. Diskusi
Ada 4 IKU pada KPPN yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu:
a. Nilai Pelaksanaan Anggaran KL tidak sebaik seperti pada periode sebelumnya.
Adapun salah satu penyebabnya yaitu adanya tambahan dana dari pusat sehingga
menyulitkan satker dalam menyesuaikan pelaksanakan RPD. Ha-hal yang telah
dilaksanakan oleh Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulut yaitu melaksanakan kegiatan
one on one meeting dengan beberapa satker yang dihadiri oleh pejabat
perbendaharaan, dan terus berupaya berkoordinasi dengan Kepala KPPN untuk
mengingatkan satker.
b. Indeks Kualitas Implementasi Digipay, sampai dengan Oktober 2023, jumlah
satker yang telah direkrut yaitu 292 dari target 299 atau 97%, adapun vendor yang
telah direkrut sebanyak 120 dari target 256 dan jumlah transaksi yang telah
dilaksanakan s.d Oktober 2023 sebanyak 307 dari 299 yang ditargetkan atau
telah mencapai 102%.
c. Persentase pelaksanaan anggaran KPPN khusunya KPPN kotamobagu dan
KPPN Tahuna perlu ditingkatkan.
d. Nilai indeks kepuasan satker menurun. Kemungkinan besar penyebab turunnya
adalah permasalahan sistem dan perbaikan sistem. Selanjutnya, untuk
kedepannya agar dibuatkan analisa terkait permasalahan yang dihadapi sehingga
dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Saat ini Fungsi TREFA khususnya Financial Advisor menjadi fungsi yang harus
dijalankan lebih baik, Kepala KPPN dan jajarannya agar mulai membuat analisa
dan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.

B. Pembahasan dan diskusi progress capaian IKU dan IS K-3 Kanwil s.d. Oktober
2023
Secara umum, progres capaian IKI pada Kemenkeu-Three Kanwil masih dalam status
on track. Terdapat beberapa poin dari hasil pembahasan dan diskusi progres IKI K-3
Kanwil yaitu sebagai berikut:
1. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pada IKU “Nilai
Kinerja pelaksanaan anggaran K/L” antara lain, Penumpukan realisasi di akhir
tahun, Keterbatasan KPPN dalam melakukan pendampingan satker, Perubahan
Probis indikator Capaian Output.
2. Dalam upaya menjaga nilai IKU “Persentase akurasi perencanaan kas”, ada
beberapa hal yang perlu dilaksanakan yaitu terus meningkatkan koordinasi
dengan KPPN dan menghimbau KPPN untuk melakukan sosialisasi kepada satker
agar segera melakukan pencatatan SP2D.
3. Untuk beberapa komponen TKD (DD, DAK non Fisik, dll), penyaluran menunggu
rekomendasi. Selain itu, Pemda juga harus menyiapkan dokumen-dokumen syarat
salur.
4. Sehubungan dengan IKU “Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu di
Wilayah”, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Peningkatan
kegiatan Join penerimaan, RCE, Sinergi UMKM di Triwulan III 2023, serta Sinergi
UMKM melalui monev KUR dan UMi 2023.
5. Terkait IKU “Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb” (ASPLK &
PSAPP), masih terdapat to do list dan beberapa permasalahan TDK yang
belum dapat diselesaikan Satker/KPPN sampai batas waktu penyelesaian
LKBUN un-audited.
6. Pemahaman, pengetahuan dan awareness pengguna aplikasi, mulai dari
level operator sampai dengan pimpinan di masing-masing UAPPA-W perlu
terus ditingkatkan dan disinergikan agar kendala yang muncul bisa segera
ditindaklanjuti sehingga mengurangi potensi kesalahan.
7. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada IKU “Indeks kualitas implementasi
Digipay” adalah adanya transisi aplikasi dari digipay yang lama ke yang baru yaitu
digipay satu, kurang minatnya UMKM untuk bergabung disebabkan sulit dalam