Page 56 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur menggunakan 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama yang target dan capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 3.19 IKU pada Sasaran Strategis 2

SS 2: Dukungan manajemen yang efektif
Indeks
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2a-CP Tingkat kualitas implementasi RCE 80 93,38 116,73
2a-N Indeks Kepuasan Satker terhadap 4,66 4,92 105,47
Layanan Kanwil DJPb

3. Tingkat kualitas implementasi RCE
Definisi IKU Chief economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung jawab
utama untuk pengembangan, koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung
jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, penyebaran informasi, dan
koordinasi penelitian ekonomi. Dengan predikat regional, maka RCE
merupakan peran Chief Economist yang secara spesifik dilaksanakan dalam
lingkup regional tertentu. Kanwil DJPb juga menjalankan fungsi asistensi
kepada pemerintah daerah, agar kehadiran perwakilan Kementerian
Keuangan di daerah lebih dirasakan lagi manfaatnya.

RCE harus mampu menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat
bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki
sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu
menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk
menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Kanwil DJPb diharapkan
tidak memiliki mental hanya sebagai kasir penyalur uang, tetapi harus
memiliki kerangka berpikir sebagai policy maker yang mewakili Kementerian
Keuangan di daerah. Jalin kerja sama dengan para stakeholders, perkuat
kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah/ Lembaga di daerah. Jadikan
feedback dan aspirasi dari masyarakat di daerah sebagai bahan evaluasi
dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.

RCE diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai aktivitas
ekonomi masyarakat di wilayah bertugas. RCE juga diharapkan dapat
mewujudkan interkoneksi antara APBN dan APBD. Kanwil DJPb bisa
mengakselerasi sinergi antara pusat dan daerah sehingga APBN dan APBD
yang ada bisa lebih berdampak lebih besar multiplier effect-nya.

Kualitas Implementasi RCE diukur dari komponen/variabel sebagai berikut:
1. Penajaman laporan Kajian Fiskal Regional
2. Pelaksanaan ALCo Regional
3. Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN)
4. Summary kegiatan RCE dalam bentuk Strategic Briefsheet (SBS)

Pengukuran implementasi RCE dinilai dari kualitas pelaporan dan kualitas
pelaksanaan kegiatannya. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Tim Penilai
Implementasi RCE di Kantor Pusat DJPb.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU Tingkat kualitas
implementasi RCE pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 40
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023