Page 55 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan, perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
tindakan dan menjadi tantangan di antaranya:
action plan
1. Terdapat perubahan penilaian menggunakan kriteria baru sesuai ND-
98/PB.6/2023, dimana Nilai Partisipasi (kualitas data satker) naik dari 25

menjadi 45 persen. (Untuk nilai LKBUN Kanwil periode Unaudited 70 persen
dan Audited 30 Persen, tidak berubah dari sebelumnya). To Do List dan TDK
termasuk dalam kelompok nilai Partisipasi.
Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Masih terdapat to do list dan beberapa permasalahan TDK yang belum dapat
diselesaikan Satker/KPPN sampai batas waktu penyelesaian LKBUN Unaudited
dan Audited.
2. Terdapat satker yang memiliki pemahaman yang rendah terkait prosedur-
prosedur transaksi pada SAKTI, sehingga satker rawan membuat kesalahan.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Monitoring penyelesaian to do list dan TDK pada masing-masing KPPN dan
UAKPA.
2. Meminta KPPN/UAPPAW/Satker untuk menyelesaikan permasalahan dalam
daftar to do list dan TDK.
3. Melakukan pendampingan pada UAPPA-W/Satker melalui FGD penyusunan
Laporan Keuangan Unaudited.
4. Melakukan pendampingan pada UAPPA-W/Satker melalui KLABAT baik untuk
meningkatkan pemahaman, maupun untuk penyelesaian to do list dan TDK.

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Terus memantau perbaikan data to do list dan TDK.
2. Berkoordinasi dengan KPPN dan KP DJPb.
3. Meminta pengiriman data pendukung dari KPPN lebih cepat.

Sasaran Strategis (SS) 2: Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya
mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan
manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan
fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait.
Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan
anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan
pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan
rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan
kebijakan keuangan negara. Data dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak
hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan
pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

LAPORAN KINERJA 39
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023