Page 50 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 50

Dengan  demikian,  dapat  diidentifikasi  sebagai  akar  permasalahan  dalam
                         optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:
                         1.  Penyusunan  RPD  tidak  berdasarkan  kesepakatan  antara  bagian
                            Perencanaan/ Penganggaran, Keuangan dan unit Teknis di satker. Satker

                            tidak menjadikan RPD  sebagai  batas  belanja  tertinggi  sehingga
                            menyebabkan nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA menjadi rendah.
                         2.  Blokir pagu yang masih belum diselesaikan, sehingga Satker terkendala
                            dalam  penyusunan  RPD  Halaman III DIPA  dan tidak dapat melakukan
                            kegiatan dan penyerapan anggaran.
                         3.  Stakeholders awareness belum optimal.

                         Tindakan-tindakan  yang  telah  dilaksanakan  Kanwil  DJPb    Sulawesi  Utara
                         dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
                         1.  Melakukan  sosialisasi  IKPA  termasuk  Indikator  yang  nilainya  belum
                            maksimal  kepada  Satker  baik  bersama-sama  dengan  KPPN  maupun
                            secara tersendiri oleh Kanwil.
                         2.  Menyarankan  kepada  Satker  untuk  berkoordinasi  dengan  eselon  satu
                            masing-masing terkait penyelesaian blokir pagu.
                         3.  Memberikan  sosialisasi  terkait  tugas  pengelola  keuangan  sesuai  PMK
                            62 tahun 2023.
                         4.  Sosialisasi  dan  pendampingan  penginputan  Caput dan  RPD kepada
                            Satker, baik online maupun offline.
                         5.  Menyarankan kepada Satker agar melakukan koordinasi kepada seluruh
                            Kepala Seksi MSKI/PDMS seluruh KPPN secara berkesinambungan untuk
                            menghindari RO yang Tidak Terkonfirmasi. Melakukan konsolidasi kepada
                            para  Kepala  Seksi MSKI/PDMS,  agar  dapat  memantau  perkembangan
                            IKPA satker.

                         Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
                         1.  Tetap melakukan sosialisasi IKPA dan PMK 62/2023 kepada Satker baik
                            bersama-sama  dengan  KPPN  maupun  secara  tersendiri  oleh  Kanwil,
                            khususnya menjelang batas waktu penyampaian.
                         2.  Melakukan monev kepada Satker-satker terkait penyelesaian blokir pagu
                            dan pelaksanaan kontrak.
                         3.  Monitoring  terhadap  capaian  output,  RPD  dan  realisasi  belanja Satker,
                            terutama di batas-batas  akhir waktu.
                         4.  Melakukan  pendampingan  perbaikan  penginputan  Capaian  Output  ke
                            Satker.
                         5.  Melanjutkan koordinasi kepada seluruh Kepala Seksi MSKI/PDMS seluruh
                            KPPN secara berkesinambungan.






















            LAPORAN KINERJA                                                                                   34
            Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55