Page 81 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 81

7. Indeks kualitas operasional Treasury

           Definisi  Sesuai  dengan  Kepdirjen  Nomor  2/PB/2023  tentang  Pembentukan  Shadow
           IKU
                    Organization  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan,  salah  satu
                    tugas  dan  fungsi  Kanwil  DJPb  adalah  sebagai  operasional  Treasury,  yaitu

                    melaksanakan      tugas-tugas     Kanwil    DJPb    di   bidang    layanan     operasional
                    perbendaharaan  dan  standardisasi  internal  dan  pengguna  layanan.  Shadow
                    organization  memetakan  tugas  dan  fungsi  unit  vertikal  yang  bersifat  supporting,
                    layanan operasional dan advisory sehingga penguatan dari sisi proses bisnis dan SDM
                    diharapkan akan menjadi lebih fokus dan terarah.
                    Dalam  pelaksanaannya,  operasional  Treasury  pada  Kanwil  DJPb  dikelompokkan
                    menjadi dua komponen utama dan diukur kinerjanya, yaitu :

                    A. Layanan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
                        - Revisi dokumen pelaksanaan anggaran
                        - Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat
                    B. Laporan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
                        - Reviu Pelaksanaan Anggaran
                        - Spending Review
                    Aspek laporan/kajian operasional treasury menggunakan pendekatan historical basis,
                    yaitu:
                    •  Semester I menggunakan hasil penilaian RPA SMT II 2022
                    •  Semester II menggunakan hasil penilaian RPA SMT I 2023 dan SR TA 2023
           Formula  Formula untuk perhitungan IKU ini adalah :
           IKU
           Tahun    Indeks  kualitas  operasional  Treasury  Triwulan  I  dan  III  =  Indeks  Kualitas  Layanan
           2023     Operasional Perbendaharaan
                    Indeks kualitas operasional Treasury Triwulan II dan IV, diukur berdasarkan:
                                                                                                                      +                                                                                                 
                                                                   
                    A.  Indeks Kualitas Layanan Operasional Perbendaharaan (triwulanan):
                                                                                                          +                                                                                                        
                                                                     
                    Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran = Rata-
                     rata  Indeks  ketepatan  waktu  penyelesaian  revisi  dokumen  pelaksanaan  anggaran
                     yang diproses kanwil pada suatu triwulan.
                    Indeksasi  ketepatan  waktu  penyelesaian  revisi  dokumen  pelaksanaan  anggaran,
                     yaitu:
                    Indeks 1 = selesai lebih dari 2 hari kerja
                    Indeks 2 = selesai dalam 2 hari kerja
                    Indeks 3 = selesai antara 6 s.d. 8 jam (1 hari kerja)
                    Indeks 4 = selesai antara 1 s.d. 6 jam
                    Indeks 5 = selesai s.d. 1 jam
                    Perhitungan  waktu  dimulai  sejak  proses  unggah  file  ADK  revisi  s.d.  posting  pada
                     aplikasi Custom web. Pengecualian ketika terjadi lock user di CW, dengan ketentuan
                     detail sebagai berikut:
                     -  Perhitungan berdasarkan jam efektif kantor, pkl 08.00 s/d 17.00 WIB.
                     -  Di  luar  jam  kerja  yang  ditentukan  di  atas  (pkl  08.00  s/d  17.00  WIB),  tidak
                        diperhitungkan.
                     -  Jenis revisi yang diperhitungkan adalah semua revisi yg diproses oleh Kanwil DJPb.
                     -  Dikecualikan dalam perhitungan adalah untuk revisi dengan jumlah tertentu (> 50
                        revisi dalam satu usulan pengajuan revisi) dan/atau terdapat gangguan jaringan.


            LAPORAN KINERJA                                                                                   65

            Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86