Page 80 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KODE PROVINSI NILAI IKU
27 Maluku Utara
99,27
28 Banten 99,33
29 Bangka Belitung 99,54
30 Gorontalo 99,50
31 Kepulauan Riau 99,68
32 Papua Barat 99,42
33 Sulawesi Barat 99,51
34 Kalimantan Utara 99,48
Rata-rata 99,39

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKU yang diraih oleh Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara, sama dengan rata-rata capaian seluruh Kanwil
DJPb di Indonesia.

Isu, Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat
permasalahan, perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
tindakan dan
action plan menjadi tantangan di antaranya:
1. Belum ada sinkronisasi kegiatan antara pemerintah daerah dengan desa
terutama untuk penanganan inflasi dan ketahanan pangan.
2. Petunjuk teknis dari kementerian terkait terlambat di terima oleh
pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
3. Kualitas proposal tidak sesuai di lapangan, sehingga program tidak dapat
dijalankan.
Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Belum ada pembinaan yang komprehensif terkait dana desa mulai dari
perencanaan/penganggaran hingga eksekusi kegiatan.
2. Beberapa komponen TKDD (salah satunya DAU) secara proses bisnis
penyalurannya berdasarkan rekomendasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Sementara itu, komponen TKDD lainnya berdasarkan bergantung pada tiap-
tiap pemda dalam pemenuhan syarat penyaluran seperti DAK Fisik. Hal ini
yang menjadi salah satu tantangan untuk memastikan kinerja penyaluran.
Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulut dalam
rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Secara rutin telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyaluran TKDD oleh KPPN kepada pemda dalam hal telah terbit nota dinas
rekomendasi penyaluran yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran.
Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Melaksanakan monev khususnya untuk Pemda-pemda yang memerlukan
perhatian khusus.
2. Membuat usulan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan desa binaan
terkait penanggulangan inflasi dan ketahanan pangan.
3. Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program
mahasiswa peduli desa.
4. Melaksanakan FGD / one on one meeting dengan Pemda untuk percepatan
dan penggalian permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik.
5. Melakukan monev langsung (on site) DAK Fisik atas progres kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

LAPORAN KINERJA 64
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023