Page 26 - Paradigma Perkhidmatan MUI 2021

MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN
BELA NEGARA

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2018:

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan
dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan
1 (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-

jamaiyah) bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan
panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam
dari generasi ke generasi. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan
terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta
kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini.

2 Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila
pertama menjiwai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan.
Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara
dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan
kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan.

Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan
menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu
3 terjadi karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri,

dari suatu negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam
negeri dengan negara-negara tertentu karena adanya kepentingan yang sama
dan mengancam kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa
ini.