Page 141 - PAI 10 SISWA

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan
manfaat jangka panjang, selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi
menurut syari’ah. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu benda
idak bergerak dan benda bergerak.

1) Wakaf Benda Tidak Bergerak
Wakaf benda idak bergerak mencakup hal-hal berikut.
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum

terdatar.
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Wakaf Benda Bergerak
Wakaf benda bergerak mencakup hal-hal berikut.
a) Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah yang
ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat
diinvestasikan pad aset-ase inancial dan pad ase riil.

b) Logam mulia, yaitu logam dan batu muli yang memiliki manfaa

jangka panjang.
c) Surat berharga.
d) Kendaraan.

e) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI mencakup hak cipta, hak

paten, merek, dan desain produk industri.

f) Hak sew seperi wakaf bangunan dalam bentuk rumah.
g. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf
Secara makro, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan

ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berup makanan,

perumahan, saran umum seperi masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan

lain-lain, bahkan modal untuk kepeningan pribadi dapa diberikan, bukan

dalam bentuk pinjaman, tetapi murni sedekah dijalan Allah Swt. Kondisi

demikian akan memperingan beban ekonomi masyarakat. Kalau kegiatan
ekonomi bergerak secara teratur, tentu akan lahir ekonomi masyarakat
dengan biaya murah.
Menurut Syai’i Antonio, seidaknya ada iga ilosoi dasar yang harus
ditekankan keika hendak memberdayakan wakaf. Pertama, manajemennya
harus dalam bingkai ‘proyek yang terintegrasi’. Kedua, azas kesejahteraan
náir. Keiga, azas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan
lembaga yang dibantunya harus melaporkan seiap tahun tentang proses
pengelolaan dana laporannya kepada umat dalam bentuk laporan audit
keuangan termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 135