Page 146 - Demo

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2024 dan memitigasi harapan dan tantangan yang akan direalisasikan dan dihadapi tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) merumuskan berbagai rencana kegiatan yang selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kondisi regional daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, kompetensi pegawai, sektor dominan, penciptaan kreativitas dan inovasi serta berbagai faktor lainnya melalui rencana kerja tahunan, rencana keja agen perubahan, rencana kerja pemantik dan rencana kerja persiapan mengikuti ZI/ WBBM Kanwil DJP DIY dan unit kerja dilingkungan Kanwil DJP DIYDalam upaya mecapai rencana kerja yang dibuat tersebut dibentuk berbagai tim yang selaras dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, seperti komite kepatuhan, tim Pematik, tim ZI/WBBM, tim Agen perubahan dan tim lainnya sesuai kebutuhan. Optimalisasi kinerja pegawai dan tim menjadi hal yang mendasar bagi tercapainya tujuan yang diharapkan. Rencana kerja yang dibuat meliputi beberapa hal, antara lain:1. Melaksanakan fungsi bimbingan dan pengawasan kepada unit kerja agar tercipta sinergi dan harmoni dengan melakukan pengawasan kinerja unit kerja melalui apl i kas i secara ber kala, melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu, mengadakan Rakortas dan Rakorda, melakukan m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i y a n g dilaksanakan oleh komite kepatuhan baik melalui kunjungan lapangan maupun video Conference, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;2. Melaksanakan penyusunan Daftar Sa s a r a n Pri o ri t a s Pe n g a m a n a n Penerimaan Pajak (DSP4);3. Mengamankan penerimaan pajak dan pertumbuhan yang optimal yang ditujukan untuk mencapai dan menciptakan pengelolaan penerimaan pajak yang b e r b a s i s s u m b e r p e n e r i m a a n berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak melalui dua kebijakan prioritas yaitu pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);4. Meningkatkan kepatuhan formal sukarela yang tinggi dengan melakukan identifikasi daftar Wajib Pajak (WP) wajib SPTTahunan, melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai kanal, serta melakukan pengawasan penyampaian SPT Tahunan untuk semua jenis wajib pajak;5. Melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang adil melalui pemeriksaan dan penagihan yang efektif, penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal, serta penyidikan yang efektif;6. Perluasan Basis Pemajakan (Tax Base) dengan melakukan sosialisasi baik kepada wajib pajak yang sudah berNPWP maupun belum ber-NPWP;7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan dan melakukan pengelolaan anggaran yang berkualitas demi mewujudkan organisasi fit for purpose dengan melaksanakan pelatihan BAB VIIPENUTUPRencana