Page 181 - Demo

ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiscal (pilih yang sesuai).%uf0d6 Proses Bisnis pendukungide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan (pilih yang sesuai). H. Ruang Lingkup InovasiPilih lingkup Inovasi yang sesuai:%uf0f0 Tim Kerjainovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV%uf0d6 Unit Kerjainovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I%uf0f0 Instansiinovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan%uf0f0 Nasionalinovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)I. Ringkasan Singkat (Summary) InovasiJelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan, sekurang-kurangnya meliputi:%uf0b7 Dasar permasalahan%uf0b7 Implementasi/bentuk inovasi%uf0b7 Pihak penerima manfaat/pengguna inovasi%uf0b7 Dampak atas penerapan inovasiuraikan paling banyak 200 kata dan lampirkan data pendukung kuantitatif yang relevan)1. Dasar PermasalahanSebelum adanya aplikasi Pengilon, pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terkait penerimaan dan pengawasan pajak. Banyaknya aplikasi yang harus diakses, seperti Mandor, Approweb, DRM, dan Apportal, menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, informasi yang diperoleh sering kali tidak up to date dan sulit dipahami. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akurasi dalam pengawasan pajak, yang