Page 20 - Demo

BAB IPENDAHULUANKanwil DJP DIY (Kanwil DJP DIY) memiliki tugas melakukan bimbingan kepada unit kerja di bawahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan kebijakan tingkat nasional sampai dengan kebijakan internal di lingkungan Kementerian Keuangan maupun kebijakan operasional di tingkat Kantor Wilayah.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian melalui melalui perbaikan yang berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan perpajakan. Dari sisi administrasi, terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah terus melakukan penggalian potensi penerimaan yang diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi.Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra Kementerian Keuangan adalah reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax system) yang juga merupakan salah satu dari indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.Sejalan dengan hal tersebut, optimalisasi potensi penerimaan perpajakan juga tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yang dilakukan melalui akselerasi r e f o r m a s i k e b i j a k a n p e r p a j a k a n , penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru, mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, memperluas basis perpajakan, memperkuat sinergi, menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, melaksanakan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bemilai tambah tinggi.I.1 LATAR BELAKANG