Page 21 - Demo

BAB IPENDAHULUANKetentuan terkait dengan arah kebijakan dimaksud diatur lebih lanjut di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penetapan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, yang antara lain m e n g a t u r m e n g e n a i o p t i m a l i s a s i penerimaan negara dan reformasi a d m i n i s tr a s i p e r p a j a k a n m e l a l u i penyempurnaan berbagai proses bisnis dengan mengadopsi teknologi digital seperti coretax pada sektor perpajakan dengan sasaran strategis yang ingin diwujudkan antara lain penerimaan pajak negara yang optimal. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase realisasi penerimaan pajak dengan target 100% (seratus persen) yang diarahkan agar dapat menyediakan layanan perpajakan yang ber kual itas dan menciptakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dengan tujuan untuk dapat mencapai target penerimaan pajak. Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam p e n c a p a i a n Tu j u a n Ke m e n t e ri a n Keuangan, yaitu Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, Penerimaan Negara yang Optimal dan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien. Terkait hal tersebut, beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan antara lain modernisasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan membangun sistem informasi administrasi perpajakan dengan platformt e k n o l o g i b a r u , y a n g m e n c a k u p keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, dan k e b e r a t a n d a n b a n d i n g , y a n g dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Melalui penetapan Keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi, rencana kerja (renja), serta renstra unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta gambaran b a g i s e l u r u h p e g a w a i d a n p a r a stakeholders mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan Tahun 2024.Dalam Ketentuan Organisasi dan Tata K e r j a K e m e n t e r i a n K e u a n g a n sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r 118/PMK.01/2021, Direktorat Jenderal P a j a k m e m p u n y a i t u g a s menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diemban meliputi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.