Page 25 - Demo

BAB IPENDAHULUAN%u2022 Fungsi Penegakan Hukum antara lain Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Wajib Pajak yang Diindikasikan Menerbitkan dan/atau Menggunakan Faktur Pajak, Bukti Pemungutan Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, dan/atau Bukti S e t o r a n P a j a k y a n g T i d a k Berdasarkan Transaksi Sebenarnya Sesuai Pasal 39A UU KUP dan Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Te r h a d a p Wa j i b P a j a k y a n g Diindikasikan Melakukan Tindak Pidana Tidak Menyampaikan SPTatau Menyampaikan SPT dengan Tidak Benar/Tidak Lengkap sesuai Pasal 39 Ayat (1) Huruf C dan Huruf D UU KUP.%u2022 Fungsi Penagihan antara lain Tindak Lanjut Penagihan Pajak Terhadap Penunggak Pajak Berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), Optimalisasi Tindakan Penagihan atas Piutang Pajak Macet dan Mendekati Daluwarsa Penagihan, Monitoring dan Evaluasi serta Konseling, Dukungan Jaka Pencar dengan melakukan bedah Wajib Pajak, Kerja sama dengan Pihak Internal dan Eksternal dan Peningkatan Kompetensi JSPN Baru.3. Kegiatan Pendukung (Enabler Proses Bisnis) yang meliputi Penyempurnaan Regulasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengendalian Internal dan Kegiatan pendukung dari Bidang Keberatan dan Banding terhadap Subkomite Kepatuhan Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan, Penegakan Hukum.