Page 29 - Demo
P. 29
BAB IIGAMBARAN UMUMLebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan \meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang salah satunya memuat pengaturan terkait Kanwil DJP Jawa Tengah I yang berkedudukan di Semarang, Kanwil DJP Jawa Tengah II yang berkedudukan di Surakarta, dan Kanwil DJP DIY yang berkedudukan di Yogyakarta. Dalam ketentuan yang sama, diatur pula bahwa unit kerja yang berada di bawah Kanwil DJP DIY meliputi dua Kantor Pelayanan Pajak, tiga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, satu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.Seiring dengan perkembangan tahapan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan efektivitas organisasi instansi vertikal, serta dalah upaya melanjutkan penerapan organisasi dan tata kerja Kanwil, KPP Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Direktorat Jenderal Pajak kembali m e n e r b i t k a n Pe r a t u r a n M e n t e ri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kanwil DJP DIY, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa mulai tanggal 30 Oktober 2007, unit kerja yang berada di bawah Kanwil DJP DIYterdiri atas lima KPP Pratama, yaitu KPPPratama Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Bantul, KPPPratama Wates, dan KPP Pratama Wonosari.
