Page 15 - Modul Pembelajaran BLU
P. 15
Status Satker BLU juga dapat dicabut berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga
dengan alur sebagai berikut.
Gambar 2. 4 Alur Pencabutan Status Satker BLU berdasarkan Usulan Menteri/Pimpinan Lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan pencabutan penerapan PPK-BLU
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Usulan tersebut kemudian disampaikan
kepada Menteri Keuangan untuk mendapat keputusan. Menteri Keuangan menetapkan
keputusan pencabutan penerapan PPK-BLU paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan
pencabutan diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga. Apabila dalam jangka waktu
tersebut terlampaui, usulan pencabutan dianggap ditolak.
Satker yang telah dicabut status BLU-nya oleh Menteri Keuangan diberikan masa
transisi dalam rangka peralihan menjadi Satker yang tidak lagi menerapkan PPK-BLU. Masa
transisi diberikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pencabutan
ditetapkan. Hal-hal yang diselesaikan dalam masa transisi diantaranya adalah sebagai
berikut:
a) pembentukan penanggung jawab likuidasi;
b) penyelesaian likuidasi terhadap status kepegawaian, dokumen pelaksanaan anggaran,
dan struktur organisasi Satker pasca pencabutan penerapan PPK- BLU;
c) penyelesaian hak dan kewajiban Satker, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga;
dan
d) penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan
penyajian aset dan kewajiban pada neraca saldo nihil.
10
