Page 11 - Modul Pembelajaran BLU
P. 11

2.  Persyaratan Teknis


                    Persyaratan teknis terpenuhi apabila Satker memenuhi ketentuan sebagai berikut.


                1)  Kinerja  pelayanan  umum  layak  dikelola  dan  ditingkatkan  pencapaiannya  melalui

                    penetapan  sebagai  BLU  yang  dibuktikan  dengan  adanya  rekomendasi  dari
                    Menteri/Pimpinan      Lembaga.       Rekomendasi       tersebut     paling     kurang

                    mempertimbangkan:

                      a)  Indeks  kepuasan  masyarakat  yang  diatur  dalam  peraturan  menteri  yang

                         bertanggung  jawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi

                         birokrasi mengenai pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat
                         (saat ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

                         Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara

                         Pelayanan Publik);

                      b)  Peluang peningkatan kinerja pelayanan;

                      c)  Peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  ada  mendukung  bagi

                         peluang peningkatan kinerja layanan; dan

                      d)  Profesionalitas sumber daya manusia.
                2)  Kinerja keuangan yang sehat dengan mempertimbangkan:

                      a)  Peningkatan realisasi PNBP dalam 2(dua) tahun terakhir dan/atau proyeksi PNBP

                         dalam 5 (lima) tahun ke depan;

                      b)  Rasio realisasi atau proyeksi belanja pegawai dengan PNBP paling kurang tidak

                         meningkat; dan
                      c)  Data realisasi proyek rasio keuangan.

                3.  Persyaratan Administratif


                    Persyaratan  administratif  terpenuhi  apabila  Satker  dapat  menyajikan  seluruh

                dokumen sebagai berikut:


                1)  Pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan,  keuangan  dan
                    manfaat bagi masyarakat

                2)  Pola tata kelola, yaitu peraturan internal yang dapat berupa penetapan organisasi dan

                    tata  laksana,  akuntabilitas,  dan  transparansi.  Peraturan  internal  tersebut  juga




                                                            6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16