Page 6 - Modul Pembelajaran BLU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konsep BLU

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan implementasi agensifikasi dalam tata kelola
pemerintahan yang telah dilaksanakan di berbagai negara. Agensifikasi pada dasarnya

adalah pemisahan antara perumusah kebijakan (politik) dan implementasi kebijakan

(administrasi). Perumusan kebijakan tetap dilakukan oleh Kementerian/Lembaga,

sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen/instansi yang memiliki

otonomi tertentu untuk memberikan layanan umum (Nakano, 2004, p.169). BLU sebagai
satker memiliki fleksibilitas yang membuatnya berbeda dari satker biasa, yaitu antara lain:

a) Pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan

kas, dan pengadaan barang/jasa;

b) Bidang kepegawaian, mempekerjakan tenaga profesional nonPNS; dan

c) Remunerasi, pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Meskipun begitu, BLU masih termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan
sehingga pengelolaannya masih melalui APBN dan tunduk sepenuhnya pada perundang-

undangan keuangan negara. Berbeda dengan BUMN yang pengelolaannya tunduk pada

undang-undang tersendiri karena sudah termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Berikut merupakan perbandingan secara lengkap antara Satker biasa, Satker dengan

PPK-BLU, dan Perusahaan Negara/BUMN.

1