Page 14 - Modul Pembelajaran BLU

b) hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, BLU tidak mengikuti ketentuan perundangan-undangan di bidang

pengelolaan keuangan BLU; dan/atau

c) hasil penilaian kinerja BLU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dan/atau hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik, BLU dikelompokkan dalam

kriteria buruk dan/atau tidak mencapai ambang batas nilai yang ditentukan.

Apabila hasil monitoring dan evaluasi Satker BLU memenuhi ketentuan diatas,

Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan surat peringatan kepada BLU. Satker BLU

diberikan tenggat waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak surat peringatan diterima untuk

melakukan pemenuhan persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan/atau persyaratan
administratif, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan BL, dan/atau memperbaiki kinerja dan/atau tata kelola. Jika setelah tenggang

waktu, Satker BLU tidak dapat memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis,

dan/atau persyaratan administratif, tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan BL, dan/atau tidak memperbaiki kinerja
dan/atau tata kelola, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengusulkan pencabutan

penerapan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan melalui Tim Penilai. Alur pengusulan

pencabutan status Satker BLU berdasarkan hasil monev disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2. 3 Alur Pencabutan Status Satker BLU berdasarkan Hasil Monev

9