Page 19 - RAPKO_Aspar_Revisi_Ketiga_Perbaikan_Senin
P. 19

BAB III

                                                  ANALISIS ISU/MASALAH

                  A. Rumusan Isu/Masalah dan Penentuan Prioritas


                             Berdasarkan  identifikasi  masalah,  Kantor  Pertanahan  Kota  Palopo
                        menghadapi berbagai masalah kinerja yang berkaitan dengan Penyusunan

                        rencana, program, anggaran dan pelaporan pada Realisasi anggaran belum

                        sejalan  dengan  realisasi  fisik  karena  ketidaklengkapan  eviden  yang
                        disebabkan  belum  optimalnya  koordinasi  antara  subbag  Tata  Usaha

                        dengan  seksi  teknis,  pelayanan  survei  dan  pemetaan  masih  terdapat

                        kegiatan yang belum maksimal antara lain upload Surat Ukur baru mecapai
                        78,74%, Surat Ukur Valid baru mecapai 90,25%, Persil Valid baru mencapai

                        87,57% dan Data KW456 sebesar 8,14%,  pelaksanaan penetapan hak dan
                        pendaftaran  tanah  terdapat  kegiatan  yang  belum  maksimal  antara  lain

                        Upload Warkah sebesar 1,77% Upload Buku Tanah sebesar 91,77% Buku

                        Tanah Valid sebesar 95,72% dan Data Siap Elektronik sebesar 86,44% dan
                        pelaksanaan  penataan  dan  pemberdayaan  terdapat,  Kota  Polopo  yang

                        terdiri  dari  9  Kecamatan  sudah  ada  Perda  untuk  2  kecamatan,  yaitu

                        Kecamatan Wara Utara dan Bara, sementara RDTR dalam proses bantek
                        untuk Kecamatan Wara Timur.

                             Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor, para Pejabat Pengawas dan

                        seluruh  staf  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Palopo  serta  beberapa
                        stakeholder terkait isu yang ada,  telah disepakati bahwa untuk deklarasi

                        Kota Lengkap secara spasial maka salah isu/masalah prioritas yang harus

                        segera dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah KW4,5 dan 6 (K4) dari
                        8,14% menjadi 5% sebagai salah satu syarat untuk Deklarasi Kota Lengkap

                        secara  Spasial.  Adapun  pemetaan  bidang  tanah  KW  4,5  dan  6  (K4)

                        terkendala  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)    dan  belum  diketahui  posisi
                        spasialnya  bidang  tanah  dimaksud.  Dengan  metode  analisis  deskripitif

                        kualitatif    untuk     menuju       Kota    Palopo     lengkap      secara     spasial
                        dilatarbelakangi oleh :




                                                                                                     19 | P a g e
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24